Manado LANGOWANNEWS.COM Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, Sugeng Harianto, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Bertempat di ruang Tondano, kantor BWS Sulawesi I, ia menegaskan bahwa upaya swasembada pangan menjadi prioritas utama sejalan dengan visi pemerintah yang menargetkan tercapainya kemandirian pangan pada tahun 2025.
Sugeng menjelaskan, dinamika politik global kini banyak didominasi isu perebutan sumber pangan. Karena itu, Indonesia dituntut memperkuat cadangan dan ketersediaan pangan melalui pengelolaan sumber daya air yang efektif, khususnya pada sektor irigasi. “Ketersediaan air irigasi harus terjamin agar sawah di semua tingkatan bisa produktif,” ujarnya.
Untuk mendukung hal ini, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi. Regulasi ini menghapus batas kewenangan antara pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, sehingga seluruh kegiatan rehabilitasi dapat ditangani langsung melalui APBN.
Menurutnya, langkah ini diambil karena keterbatasan anggaran daerah seringkali membuat sektor irigasi terabaikan. “Dengan Inpres ini, pekerjaan yang tadinya kewenangan provinsi atau kabupaten bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tujuannya supaya tidak ada lahan sawah yang terbengkalai hanya karena persoalan anggaran,” jelas Sugeng.
Beberapa proyek utama tahun ini tersebar di Kotamobagu, Manado, hingga wilayah Gorontalo. Selain rehabilitasi jaringan primer dan sekunder, pemerintah juga melibatkan TNI AD untuk membantu percepatan pembangunan saluran tersier. “TNI dipilih karena punya kapasitas dan kecepatan kerja di lapangan. Begitu selesai, langsung bisa difungsikan,” tambahnya.
BWS Sulawesi I juga mengembangkan jaringan irigasi air tanah melalui pembangunan dan rehabilitasi sumur. Program ini ditujukan bagi lahan pertanian yang selama ini hanya bergantung pada air hujan, sehingga petani bisa tetap menanam di musim kemarau. Tahun 2025 ditargetkan 80 lokasi rehabilitasi dan 34 lokasi pembangunan baru.
Untuk efisiensi, mesin pompa irigasi juga akan dikonversi dari tenaga diesel ke listrik PLN. Sementara daerah yang jauh dari jaringan PLN akan dipasangi panel surya. Namun, penyediaan lahan untuk panel surya masih jadi tantangan karena masyarakat enggan melepas tanah mereka.
Secara keseluruhan, BWS Sulawesi I menargetkan tambahan layanan irigasi seluas 14.000 hektare di Sulawesi Utara. Rehabilitasi jaringan diyakini mampu meningkatkan intensitas tanam dari sekali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan daerah.
Meski demikian, beberapa proyek strategis masih terkendala tata ruang, salah satunya pembangunan jaringan irigasi di kawasan premium 1.300 hektare yang tumpang tindih dengan rencana kawasan industri. Sugeng berharap masalah tata ruang bisa segera diselesaikan agar potensi bendungan yang sudah ada dapat dimanfaatkan maksimal untuk pertanian.
Ia menegaskan, program BWS Sulawesi I ke depan akan terus berorientasi pada penguatan sektor pangan. “Swasembada pangan tidak boleh berhenti di 2025 saja. Ini harus terus dipertahankan agar Indonesia mandiri dan tidak tergantung pada negara lain,” pungkasnya.(FORA)
